Mengelola keuangan lembaga pendidikan itu bukan perkara mudah, loh. Kalau Anda pernah terlibat dalam pengelolaan sekolah, universitas, atau lembaga pelatihan, Anda pasti tahu betapa rumitnya mengatur semua pemasukan dan pengeluaran. Mulai dari pembayaran SPP, gaji pegawai, dana bantuan, hingga biaya operasional lainnya, semuanya harus dikelola dengan hati-hati. maka perlu Solusi Kelola Keuangan khususnya untuk lembaga pendidikan di Indonesia ini.
Nah, jika semuanya dilakukan secara manual, tentu saja bakal memakan waktu dan rawan kesalahan, bukan? Untungnya, di era digital ini, ada berbagai solusi efektif untuk membantu lembaga pendidikan dalam mengelola keuangannya dengan lebih efisien. Salah satu Solusi Kelola Keuanganyang layak dipertimbangkan adalah Moota, yang menawarkan kemudahan dalam manajemen transaksi keuangan secara otomatis. Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas masalah yang sering dihadapi lembaga pendidikan dalam mengelola keuangan dan bagaimana Moota bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasinya.
Kita mulai dulu dari berbagai masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Beberapa hal ini mungkin sudah sangat akrab di telinga Anda, terutama jika Anda terlibat langsung dalam administrasi keuangan sekolah.
Bagi lembaga pendidikan, menerima pembayaran SPP dari ratusan bahkan ribuan siswa adalah rutinitas yang terjadi setiap bulan. Petugas administrasi biasanya harus mengecek rekening bank secara manual untuk memastikan pembayaran sudah masuk. Setelah itu, mereka masih harus mencatat secara manual dalam buku keuangan atau aplikasi lain. Proses ini tentunya memakan waktu, tenaga, dan sering kali rawan kesalahan.
Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki banyak transaksi keuangan setiap harinya, baik itu pemasukan dari SPP, donasi, atau dana BOS, maupun pengeluaran untuk gaji pegawai dan operasional lainnya. Petugas keuangan harus memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan saldo rekening bank sesuai dengan catatan keuangan. Proses rekonsiliasi bank yang dilakukan secara manual ini bisa memakan waktu yang sangat lama, terutama jika ada banyak transaksi yang harus dicocokkan.
Lembaga pendidikan biasanya harus membuat laporan keuangan secara rutin untuk berbagai pihak, seperti yayasan, pemerintah, atau orang tua siswa. Membuat laporan ini bisa menjadi pekerjaan yang sangat memakan waktu, terutama jika dilakukan secara manual. Selain itu, risiko kesalahan dalam pencatatan transaksi bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat, dan hal ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.
Nah, setelah mengetahui berbagai masalah yang sering dihadapi, sekarang kita bahas solusinya. Salah satu solusi yang sangat membantu adalah Moota, platform yang dirancang khusus untuk memudahkan manajemen keuangan lembaga pendidikan dengan fitur-fitur otomatis yang sangat praktis. Dengan Moota, lembaga pendidikan bisa menghemat waktu, tenaga, dan tentunya mengurangi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan.
Fitur pertama yang ditawarkan Moota adalah konfirmasi pembayaran SPP otomatis. Dengan fitur ini, lembaga pendidikan tidak perlu lagi melakukan pengecekan manual ke rekening bank setiap kali ada pembayaran masuk. Moota akan secara otomatis memeriksa transaksi dan mengirimkan konfirmasi pembayaran kepada siswa atau orang tua siswa. Ini jelas menghemat banyak waktu bagi petugas administrasi, sehingga mereka bisa fokus pada tugas lainnya yang juga penting.
Moota juga memungkinkan lembaga pendidikan untuk memonitor semua transaksi keuangan dalam satu tampilan. Petugas administrasi tidak perlu lagi bolak-balik login ke berbagai akun internet banking untuk memeriksa transaksi dari berbagai bank. Dengan Moota, semua transaksi bisa dilihat dalam satu dashboard yang mudah dipahami. Fitur ini tentu saja sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan proses monitoring keuangan.
Membuat laporan keuangan untuk yayasan atau pemerintah sering kali menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan. Dengan Moota, petugas keuangan bisa membuat laporan dengan lebih cepat dan akurat. Semua transaksi yang tercatat di Moota menggunakan data real-time, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, fitur ini memungkinkan petugas keuangan untuk membuat laporan yang sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengecek ulang setiap transaksi.
Mari kita lihat contoh nyata dari Nurul Imam Islamic School Karawang adalah salah satu Lembaga Pendidikan yang mencakup SD & PG-TK terbaik di Kota Karawang. Sekolah ini memiliki lebih dari 300+ siswa dan 50+ pegawai.
Sebelum menggunakan Moota, Nurul Imam Islamic School Karawang mengalami berbagai permasalahan dalam mengelola keuangannya. Petugas administrasi harus memeriksa rekening bank secara manual untuk mengetahui apakah pembayaran SPP sudah masuk. Jika sudah masuk, petugas administrasi harus mencatatnya secara manual di buku.
Hal ini bisa memakan waktu dan tenaga, serta rentan terjadi kesalahan. Selain itu, petugas administrasi juga harus melakukan rekonsiliasi bank secara manual untuk memastikan bahwa saldo rekening bank sesuai dengan catatan keuangan.
Setelah menggunakan Moota, Nurul Imam Islamic School Karawang merasakan berbagai manfaat. Konfirmasi pembayaran SPP menjadi otomatis, sehingga petugas administrasi tidak perlu lagi memeriksa rekening bank secara manual.
Selain itu, petugas administrasi juga dapat melihat semua transaksi keuangan dalam 1 tampilan. Hal ini memudahkan petugas administrasi untuk memantau semua transaksi keuangan sekolah.
Laporan keuangan yang dibuat dengan Moota juga lebih akurat dan mudah dibuat. Petugas administrasi tidak perlu lagi bolak-balik login ibanking untuk melihat transaksi keuangan.
Selain menggunakan Moota, ada beberapa tips lain yang bisa diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan:
Mengelola keuangan lembaga pendidikan memang bukan tugas yang mudah, tapi dengan adanya teknologi seperti Moota, semuanya bisa menjadi lebih efisien dan akurat. Dari konfirmasi pembayaran SPP otomatis hingga pembuatan laporan keuangan yang mudah, Moota menawarkan solusi efektif untuk berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan.
Jadi, jika Anda sedang mencari solusi efektif kelola keuangan untuk lembaga pendidikan Anda, tidak ada salahnya mencoba Moota. Dengan berbagai fitur yang ditawarkannya, Moota bisa membantu lembaga pendidikan Anda menghemat waktu, tenaga, dan meningkatkan akurasi dalam pencatatan keuangan. Jangan ragu untuk memanfaatkan teknologi demi kemajuan lembaga pendidikan Anda!
pasti belakangan sering dengar kata “pailit”, bukan? Apalagi kalau Sobat mengikuti berita-berita bisnis dan finansial. Bahkan perusahaan besar seperti Sritex, menghadapi situasi ini dan dampaknya tentu nggak kecil. Nah, sebenarnya apa sih pailit itu? Bagaimana sebuah bisnis bisa sampai terkena hal itu, dan apa dampaknya bagi semua pihak yang terlibat?
Dalam artikel ini, kita akan bahas secara santai namun lengkap tentang pailit, mulai dari pengertian dasar, proses hukum, hingga hal-hal yang harus diperhatikan agar Sobat bisa paham situasinya lebih jelas. Yuk, kita mulai!
Secara sederhana, pailit adalah kondisi ketika sebuah perusahaan atau individu tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya terhadap kreditur atau pihak ketiga lainnya. Artinya, mereka udah nggak bisa lagi bayar utang-utang yang ada karena kondisi keuangan yang nggak mendukung. Nah, kalau di Indonesia, status pailit ini harus melalui keputusan pengadilan, dan nggak sembarang orang bisa mengajukan pailit.
Pada umumnya, pengadilan yang menangani kasus pailit adalah Pengadilan Niaga, dan keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang ada di Indonesia. Jadi, kalau perusahaan dinyatakan terkena hal itu, maka aset-asetnya akan diambil alih untuk membayar utang-utang tersebut.
Mungkin Sobat juga sering dengar kata “bangkrut” kan? Meski terdengar mirip, ternyata pailit dan bangkrut itu beda, lho. Pailit adalah status resmi yang ditetapkan oleh pengadilan saat sebuah perusahaan atau individu nggak mampu bayar utang. Sedangkan bangkrut adalah kondisi keuangan seseorang atau perusahaan yang sudah “habis-habisan” tapi belum tentu resmi diputuskan oleh pengadilan.
Jadi, kalau seseorang atau perusahaan bisa aja dibilang bangkrut, tapi belum tentu mereka sudah dinyatakan terkena hal itu secara hukum. Dengan kata lain, pailit adalah istilah resmi, sementara bangkrut lebih mengacu pada situasi ekonomi yang kritis tanpa status hukum yang pasti.
Nah, gimana sih sebuah perusahaan bisa sampai terkena hal itu? Berikut adalah proses umum yang biasanya terjadi hingga sebuah bisnis dinyatakan terkena hal itu:
Sebagai pelaku usaha atau yang punya bisnis, penting banget untuk terus memantau keuangan perusahaan. Dengan bantuan aplikasi seperti Moota, Sobat bisa terus memantau transaksi keuangan dan mutasi rekening agar lebih mudah mengambil langkah antisipasi sebelum masalah keuangan membesar.
Pailit bukan cuma status hukum yang menyeramkan, tapi juga membawa dampak besar bagi perusahaan yang mengalaminya. Beberapa dampak setelah terkena hal itu yang sering terjadi antara lain:
Nah, sekarang Sobat udah tahu gimana proses dan dampak dari pailit. Tentunya, pailit adalah situasi yang nggak diinginkan oleh siapapun. Ada beberapa langkah yang bisa Sobat lakukan untuk mencegah kemungkinan terkena hal itu, terutama jika Sobat menjalankan bisnis sendiri:
Menghadapi krisis keuangan memang nggak mudah, tapi penting untuk tetap tenang dan mencari solusi. Beberapa langkah yang bisa diambil saat bisnis mengalami krisis adalah:
Kurator adalah pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus aset perusahaan yang terkena hal itu. Tugas utama kurator adalah mengelola dan menjual aset perusahaan agar hasilnya bisa digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Dalam proses ini, kurator harus bertindak netral dan profesional demi memastikan hak kreditur terpenuhi sesuai ketentuan.
Proses ini seringkali panjang dan membutuhkan transparansi. Bagi kreditur, keberadaan kurator memastikan bahwa ada pihak yang bertanggung jawab mengurus aset perusahaan yang pailit.
Jadi, Sobat sekarang udah lebih paham tentang pailit, kan? Mulai dari pengertian dasar, perbedaan dengan bangkrut, hingga proses dan dampaknya bagi perusahaan. Pailit adalah status hukum yang harus dijalani ketika sebuah perusahaan atau individu nggak bisa memenuhi kewajiban finansialnya. Meskipun situasi ini nggak diinginkan oleh siapapun, penting untuk memahami dan mengambil langkah preventif agar bisnis tetap aman dan stabil.
Dan ingat, Sobat bisa memanfaatkan tools seperti Moota untuk memantau keuangan bisnis, sehingga lebih mudah mendeteksi masalah keuangan sejak dini.
Hai Sobat Cuan! Udah denger kabar tentang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bakal jadi 12%? Yap, mulai 1 Januari 2025, pemerintah bakal menaikkan tarif Pajak tersebut dari yang tadinya 11% menjadi 12%. Kenaikan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasti banyak dari Sobat yang bertanya-tanya, barang apa aja sih yang bakal kena dampak dari kenaikan ini? Atau ada juga yang penasaran, apa barang atau jasa tertentu bakal dikecualikan dari kenaikan ini?
Nah, biar lebih jelas, yuk kita kupas satu per satu soal barang dan jasa yang bakal kena pajak, dan barang apa aja yang nggak kena Pajak PPN.
Sobat, PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Jadi, tiap kali kita beli barang atau pakai jasa, sebagian dari harga yang kita bayarkan itu adalah Pajak tersebut. Nah, mulai dari tahun 2025, Sobat akan merasakan sedikit kenaikan harga karena tarif Pajak tersebut bakal naik jadi 12%. Kenaikan ini memang bukan pertama kali, karena sebelumnya Pajak tersebut juga naik dari 10% jadi 11% pada April 2022.
Tujuan utama dari kenaikan ini adalah untuk menambah pemasukan negara. Dan tentu aja, Sobat perlu siap-siap nih buat perubahan harga yang bakal terasa di beberapa sektor. Tapi, tenang, nggak semua barang dan jasa bakal kena Pajak tersebut kok. Ada beberapa pengecualian yang udah diatur dalam undang-undang. Kita bakal bahas lebih lanjut di bawah!
Pertama-tama, kita ngomongin dulu nih barang dan jasa yang nggak kena Pajak tersebut. Menurut Pasal 4A UU HPP, ada beberapa kelompok barang dan jasa yang dibebaskan dari Pajak tersebut, alias nggak bakal terpengaruh kenaikan 12% ini.
Nah, setelah kita bahas barang dan jasa yang bebas dari Pajak, sekarang kita lihat daftar barang dan jasa yang bakal kena PPN 12% di 2025. Mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 2009, berikut adalah jenis barang dan jasa yang dikenakan Pajak:
Jadi, misalnya Sobat beli baju, sepatu, atau produk kecantikan, Sobat perlu siap-siap buat kena PPN 12% mulai tahun depan. Begitu juga kalau Sobat langganan layanan streaming kayak Netflix atau Spotify, bakal ada tambahan biaya karena layanan ini juga dikenakan Pajak.
Kenaikan Pajak tersebut dari sebelumnya 11% ke 12% tentu bakal terasa buat sebagian konsumen. Bayangin aja, setiap barang atau jasa yang Sobat beli harganya bakal sedikit naik karena tambahan Pajak. Misalnya, kalau Sobat beli produk elektronik seharga Rp1 juta, dengan PPN 11%, Sobat bakal bayar Rp1,110,000. Tapi dengan Pajak tersebut menjadi 12%, harganya jadi Rp1,120,000. Meskipun perbedaannya cuma sedikit, tapi kalau dikalikan dengan banyak pembelian, tentu bakal terasa.
Selain itu, sektor bisnis juga bakal ikut terpengaruh. Pengusaha harus menyesuaikan harga jual mereka untuk mengimbangi kenaikan Pajak. Meskipun Pajak ini ditanggung oleh konsumen, pengusaha perlu melakukan perubahan dalam sistem penagihan dan administrasi pajak mereka.
Sebagai konsumen, Sobat bisa melakukan beberapa hal untuk menghadapi kenaikan Pajak tersebut. Pertama, Sobat bisa mulai lebih cermat dalam mengatur pengeluaran. Prioritaskan kebutuhan dan alokasikan dana dengan bijak. Kedua, Sobat bisa memanfaatkan promo atau diskon dari penjual untuk mengimbangi kenaikan harga akibat Pajak tersebut. Banyak toko yang biasanya memberikan diskon besar menjelang akhir tahun, jadi manfaatkan kesempatan ini!
Selain itu, penting buat Sobat untuk lebih memahami mana barang yang kena Pajak tersebut dan mana yang nggak. Dengan begitu, Sobat bisa lebih bijak dalam berbelanja dan nggak kaget dengan perubahan harga yang terjadi.
Kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 mungkin bikin Sobat Cuan merasa ada beban tambahan saat belanja barang atau jasa. Tapi, dengan pemahaman yang lebih baik tentang apa aja barang dan jasa yang kena atau nggak kena Pajak, Sobat bisa lebih siap dalam menghadapi perubahan ini. Ingat, tujuan dari kenaikan Pajak ini adalah untuk meningkatkan pemasukan negara yang nantinya bisa digunakan buat pembangunan nasional dan layanan publik.
Jadi, jangan terlalu khawatir, Sobat! Selama kita bisa mengatur pengeluaran dengan bijak dan memahami peraturan pajak yang berlaku, kenaikan Pajak tersebut bisa dikatan nggak akan terlalu membebani. Selalu cek lagi harga barang sebelum membeli, dan manfaatkan berbagai diskon yang ada. Siap menyongsong 2025 dengan penuh perencanaan keuangan yang lebih baik? Yuk, atur keuangan Sobat dengan lebih cermat dengan moota mulai sekarang!
Tahun 2024 menjadi momen yang membanggakan bagi dunia perbankan Indonesia. Dalam laporan World’s Most Trustworthy Companies 2024 yang dirilis oleh Newsweek bekerja sama dengan Statista, enam bank asal Indonesia berhasil masuk ke daftar bergengsi ini. Laporan tersebut menyoroti perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor yang dinilai memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari konsumen, investor, hingga pegawai. Kalau kamu penasaran, kita akan bahas daftar bank dan kriteria yang digunakan dalam penilaian ini secara santai, tapi tetap profesional.
Laporan ini melibatkan lebih dari 70.000 partisipan dan 230.000 evaluasi dari berbagai negara. Menariknya, penilaian ini tidak hanya berfokus pada kualitas produk dan layanan saja, tapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam remunerasi karyawan serta efektivitas kepemimpinan perusahaan. Dengan kata lain, kepercayaan yang diperoleh bukan cuma dari konsumen, tapi juga dari internal perusahaan, seperti karyawan dan investor.
Daftar ini mencakup 1.000 perusahaan dari 23 sektor industri, termasuk sektor perbankan yang menjadi salah satu yang paling ketat. Total ada 66 bank dari seluruh dunia yang berhasil masuk ke daftar ini, dan Indonesia menyumbang enam bank terbaik. Yuk, kita bahas satu per satu!
Berita baiknya, dari sektor perbankan, ada enam bank dari Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar tersebut. Bukan hanya sekadar masuk, salah satu di antaranya bahkan menempati posisi teratas. Yup, Bank Central Asia (BCA) berhasil mengamankan peringkat nomor satu sebagai bank paling terpercaya di dunia! Ini tentu pencapaian luar biasa bagi industri perbankan Indonesia, mengingat persaingan yang ketat dengan bank-bank dari negara lain.
Berikut daftar lengkap bank asal Indonesia yang masuk ke dalam daftar World’s Most Trustworthy Companies 2024 di sektor perbankan:
Tak mengherankan kalau BCA menjadi bank nomor satu dari Indonesia yang paling dipercaya. BCA sudah dikenal luas dengan layanan yang stabil, inovatif, dan menjaga kepercayaan nasabah selama bertahun-tahun. Di tingkat dunia, BCA menempati posisi pertama dalam sektor perbankan. Ini adalah prestasi luar biasa, mengingat banyaknya kompetitor dari berbagai negara yang juga masuk ke daftar ini. BCA membuktikan bahwa bank lokal bisa bersaing di kancah global.
Di posisi selanjutnya, Bank Mandiri berhasil meraih peringkat ke-16. Sebagai bank milik negara, Bank Mandiri memang memiliki kekuatan tersendiri dalam hal jaringan dan layanan yang komprehensif. Di tahun-tahun terakhir, Bank Mandiri gencar melakukan inovasi di sektor digital banking, yang membuatnya semakin dipercaya oleh nasabah dan investor.
BRI menempati peringkat ke-17 di daftar ini. Sebagai salah satu bank dengan jaringan terluas hingga ke pelosok desa, BRI berhasil membangun kepercayaan yang kuat di hati masyarakat Indonesia. Pelayanan yang merata dan fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kekuatan utama BRI.
Menempati peringkat ke-30, BSI menjadi satu-satunya bank syariah Indonesia yang masuk ke dalam daftar ini. BSI dinilai berhasil membawa prinsip syariah ke dunia modern perbankan tanpa meninggalkan esensi syariahnya. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat, dan BSI menjadi pionir dalam hal ini.
Bank BNI berada di peringkat ke-36. Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, BNI terus membuktikan diri dengan berbagai inovasi, khususnya di bidang layanan digital. Keberadaan BNI di pasar global juga menunjukkan bahwa bank ini memiliki daya saing internasional.
Di posisi ke-57, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) juga masuk dalam daftar bank terpercaya dunia. Bank ini semakin mengukuhkan posisinya di kancah nasional dan menunjukkan bahwa bank daerah pun bisa meraih kepercayaan global.
Menariknya, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi satu-satunya bank syariah yang berhasil masuk dalam daftar ini, menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat. Bagi Anda yang mungkin baru mendengar tentang BSI, bank ini merupakan hasil merger dari beberapa bank syariah besar di Indonesia, dan kini mulai menarik perhatian global.
Kepercayaan publik adalah fondasi penting bagi kelangsungan sebuah bank. Saat konsumen, investor, dan pegawai memiliki kepercayaan yang kuat terhadap institusi keuangan, mereka lebih cenderung untuk tetap loyal, bahkan ketika menghadapi krisis ekonomi. Dalam sektor perbankan, kepercayaan adalah kunci, karena bank mengelola dana nasabah yang sering kali merupakan simpanan seumur hidup. Tanpa kepercayaan, sangat sulit bagi sebuah bank untuk bertahan dalam jangka panjang.
Untuk mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi, bank tidak hanya harus memberikan layanan yang andal, tetapi juga memperhatikan remunerasi yang adil bagi pegawai, transparansi dalam operasional, serta kepemimpinan yang efektif. Daftar World’s Most Trustworthy Companies memberikan bukti nyata bahwa bank-bank Indonesia telah berhasil memenuhi ekspektasi ini.
Membangun kepercayaan publik bukanlah hal yang instan. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari kualitas produk dan layanan, hingga cara sebuah bank menangani keluhan dan masalah nasabah. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan bank untuk meningkatkan kepercayaan publik:
Dengan masuknya enam bank asal Indonesia dalam daftar World’s Most Trustworthy Companies, ini menjadi pengakuan global bahwa industri perbankan Indonesia semakin berkembang dan diakui. Bagi bank-bank tersebut, pengakuan ini bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Kepercayaan yang telah diperoleh dari konsumen, investor, dan pegawai harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan.
Bagi konsumen, ini tentu menjadi kabar baik. Anda dapat merasa lebih aman dan nyaman menabung atau berinvestasi di bank-bank ini karena mereka telah terbukti terpercaya di tingkat global. Bank seperti BCA, Bank Mandiri, dan BRI, misalnya, terus menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan layanan terbaik.
